Maraknya Hoax Bahaya Vaksin Polio, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi ke Masyarakat

JAKARTA, iNewsBatu.id - Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti (KD) mengimbau masyarakat tak termakan hoax atau berita bohong soal vaksin polio. Sebab, sudah dipastikan keamanannya. Ia pun mendorong Pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang program vaksin polio bagi anak. Pemberian vaksin Polio lengkap wajib dilakukan. 

"Ini untuk memastikan bayi dan anak kita terlindungi dari ancaman virus polio yang dampaknya cukup fatal," ujarnya, Rabu (7/8/2024). 

Kris Dayanti mengatakan, ada beberapa tahap yang perlu dilewati dalam pemberian vaksin polisi. Di antaranya, vaksin polio oral yang diberikan ketika bayi lahir sampai berusia 1 bulan.

Kemudian, vaksin polio suntik setidaknya perlu diberikan 2 kali sebelum anak berusia 1 tahun. Lalu, vaksin polio akan dilakukan secara berulang setiap bulan, yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan.

Pemerintah akan kembali menggelar program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio mulai 23 Juli. Hal itu dilakukan menyusul adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat virus polio di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Seiring hal tersebut seliweran informasi hoax soal vaksin polio. Mulai dari pemberian vaksin polio tipe-2 kepada anak-anak dapat memicu wabah penyakit polio. Hoax lainnnya menyebutkan vaksin polio dapat memicu kanker dan HIV sehingga beredar narasi Stop Vaksin Polio Tipe 2. Informasi hoax itu membuat masyarakat jadi takut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menepis kabar hoax tersebut. Kemenkes memastikan vaksin polio terjamin keamanannya bagi bayi dan anak. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memastikan keamanan vaksin nOPV2.

"Pemerintah harus memutus rantai penyebaran hoax dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Gunakan pendekatan humanis, termasuk manfaatkan kader-kader posyandu dan PKK, serta pihak Pemda untuk memberi informasi kepada masyarakat,” katanya.

Kris Dayanti menambahkan, edukasi diperlukan mengingat hoax tentang vaksin polio cukup mengkhawatirkan, diperparah dengan beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut ada dokumen rahasia BPOM bocor. Di mana, isi  vaksin nOPV2 disebut membahayakan kesehatan publik.

"Penting sekali pemerintah menggunakan berbagai media untuk menjelaskan secara masif bahwa vaksin polio sangat penting diberikan kepada anak guna mencapai target 95% vaksinasi polio di Indonesia,” ujarnya.

"Upaya meminimalisasi disinformasi soal vaksin polio perlu juga dengan melibatkan institusi pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama karena banyak dipercaya masyarakat," pungkasnya.

Editor : Ahmad Hilmiddin