Pemkot Batu Perketat Netralitas ASN dan THL Jelang Pilkada 2024

KOTA BATU, Batu.iNews.id-Pemerintah Kota Batu memperketat aturan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjelang Pilkada Serentak 2024. 

Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkot Batu menggelar Sosialisasi Netralitas ASN dan Pencegahan Radikalisme di GOR Gajah Mada pada Selasa (29/10).

Baca Juga

Terseret Kasus Narkoba, Ketua KONI Kota Probolinggo Ditangkap Polda Jatim

Supriyanto, Staf Ahli Wali Kota Batu Bidang Pemerintahan menegaskan, penting bagi ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

“Jangan sampai ASN terjebak dalam dukungan terbuka terhadap salah satu pasangan calon (paslon), baik di dunia nyata maupun media sosial,” ujar Supriyanto.

Ia menekankan, ASN harus menjadi abdi negara yang netral dan siap menerima siapapun yang nantinya terpilih memimpin Kota Batu.

Baca Juga

Motivasi ASN: Pj Wali Kota Batu Ganjar Umrah untuk Pemahaman Visi Kota

Lebih lanjut, Arief Rachman Ardyasana, Sekretaris Bakesbangpol Kota Batu, menambahkan jika ASN perlu menjalankan perannya sebagai pelayan publik yang netral dan tidak diskriminatif.

“Dukungan terbuka kepada salah satu paslon berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan publik, dan ini harus dihindari,” jelas Arief.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Batu memanggil sembilan ASN dan THL yang diduga tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024, dengan indikasi beberapa pegawai terlibat foto bersama paslon atau memberikan isyarat nomor urut paslon. 

Baca Juga

Bawaslu Tuban Ungkap Peta Kerawanan Pemilu Serentak 2024

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kota Batu, Mardiono, menyatakan, para ASN dan THL yang diperiksa mengaku jika tindakan mereka adalah spontanitas dan mereka terlena dalam euforia pemilu.

Meski demikian, Bawaslu Kota Batu akan terus mengkaji pelanggaran tersebut dan menindaklanjutinya.

Dari sembilan pegawai yang dipanggil, lima di antaranya berstatus ASN dan empat lainnya THL. “Jika terbukti melanggar, Bawaslu akan melimpahkan kasus ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penanganan lebih lanjut,” tegas Mardiono.

Editor : Ryan Haryanto