Di organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah, ada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pengentasan kemiskinan.
Jika ormas sudah mengelola kekayaan alam Indonesia dengan baik dan profesional, jelas akan berefek pada kesejahteraan rakyat.
"Hal itu sudah salah satu realisasi dari janji atau komitmen Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk menyejahterakan rakyat dan menambah pendapatan negara melalui pajak atau non pajak. Angin segar ini harus disambut baik dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas Satya.
Diketahui, dalam pertemuan pertama Mujadalah Kiai Kampung ada resolusi Kiai Kampung diantarnya, Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, melalui dialog dan konsultasi publik yang intensif, serta menerapkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat dari masyarakat.
Mekanisme tersebut bisa diwujudkan berupa pembentukan badan atau lembaga khusus yang menjadi kanal dan jembatan bagi proses komunikasi dua arah yang sehat dan bermartabat di lingkup istana dan episentrum pemerintahan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih membantu mengefektifkan peran kementerian dan lembaga yang secara resmi mendapatkan tugas dan fungsi mengatasi kemiskinan di pedesaan.
Dengan mengimplementasikan solusi tersebut, terutama dalam jangka pendek pemerintahan, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat di pedesaan agar benar-benar tercapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
"Dalam doa bersama dan Tazkirah ini, para ulama, tokoh-tokoh, serta Kiai Kampung di Indonesia mendoakan pemerintahan baru bisa lebih baik dalam menjalankan tugas negara. Membawa berkah dan kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Kekayaan alam Indonesia bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat dan negara," tegas Satya.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
