KOTA BATU – DPRD Kota Batu kembali menyoroti lambannya proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari para pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subianto, mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Hingga triwulan pertama 2025, belum ada perkembangan signifikan terkait penyelesaian penyerahan PSU dari para pengembang. Padahal, hal ini menyangkut langsung hak dasar masyarakat terhadap fasilitas umum.
“Kami mendukung masuknya investasi, termasuk pembangunan perumahan. Tapi jangan sampai pengembang lalai menyerahkan PSU, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Didik Bianto.
Ia menilai, DPKP sebagai leading sector harus proaktif dan berani menggandeng aparat penegak hukum (APH) agar pengembang tidak lagi molor dalam menyelesaikan kewajibannya.
“Jangan hanya menunggu. Harus jemput bola,” imbuh politisi PKB itu, Senin (21/4/2025).
PSU yang belum diserahkan berimbas pada terhambatnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti makam, saluran drainase, hingga penerangan jalan.
Akibatnya, program pembangunan yang dirancang pemerintah pun sulit direalisasikan karena aset belum sah secara hukum menjadi milik Pemkot Batu.
Data DPKP Kota Batu mencatat, dari seluruh pengembang perumahan yang terdata hingga akhir 2024, hanya 12 pengembang yang telah menyerahkan PSU secara administrasi.
Sebanyak 26 pengembang masih dalam proses, sementara 64 lainnya belum memberikan tanggapan sama sekali.
“Ini bukan soal kelengkapan dokumen. Ini soal kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka harus ada tindakan tegas dan cepat,” tandas Didik.
Pihak DPRD pun memastikan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berlarut dan merugikan masyarakat Kota Batu.
Editor : Ryan Haryanto
Artikel Terkait
