JAKARTA,INewsBatu.id -Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut merespons mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menulis melalui akun media sosial pribadinya bahwa KPU dianggap tidak layak menyelenggarakan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
Pernyataan Mahfud ini merupakan respon pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu (3/7) tentang pemberhentian tetap Ketua KPU Hasyim Asy’ari atas kasus asusila yang dilakukannya.
Menanggapi hal tersebut, Wapres menilai bahwa pilkada serentak merupakan agenda nasional yang sudah terjadwal dan KPU secara undang-undang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakannya.
Untuk itu, Wapres meminta KPU untuk membenahi diri dengan memperkuat kelembagaan, sistem, dan personel yang dimiliki agar penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik.
“Pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru ya. Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan,” tegas Wapres kepada awak media usai resmikan Tol Cimanggis-Cibitung, di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kinerja KPU merupakan kerja sebuah tim, bukan perorangan. Sehingga, apabila ada oknum yang melakukan tindakan melenceng, hal tersebut tidak menjadi gambaran kinerja sebuah institusi.
“KPU itu kan tim ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena [kasus] kan ya, yang bersalah saja,” imbuh Wapres.
Dengan demikian, sekali lagi Wapres mengimbau agar jajaran personel KPU memberikan komitmen terbaik dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang agar proses berjalan lancar dan tidak ada kecurangan, serta kasus hukum yang melibatkan oknum di dalamnya tidak menjadi penghalang maupun cerminan kinerja dari lembaga penyelenggara Pemilu. “Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” tutur Wapres.
“Kalau perlu ditambah, misalnya penyelenggaraan pilkadanya, lebih penting saya kira itu,” pungkasnya.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
